Cainneth Vionaldo Tjandra XII MIPA 2 /04
Felicia Kimberly Levina XII MIPA 2 / 11
Felix Hugo Chandra XII MIPA 2 / 12
Jack Bryan XII MIPA 2 / 15
Pembangunan Jalan Raya Daendels: Korupsi Pejabat Lokal di Balik Narasi Kerja Rodi
Tesis
Sejarah Indonesia sering kali menggambarkan pembangunan Jalan Raya Pos (Grote Postweg) oleh Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels (1808–1811) sebagai salah satu bentuk penindasan kolonial yang paling brutal. Jalan yang membentang dari Anyer hingga Panarukan ini dibangun dengan sistem kerja rodi, yaitu kerja paksa tanpa bayaran, yang menyebabkan penderitaan luar biasa bagi rakyat. Namun, penelitian terbaru mengungkap fakta lain: Daendels sebenarnya telah mengalokasikan dana untuk membayar pekerja, tetapi dana tersebut dikorupsi oleh pejabat lokal, termasuk bupati. Fakta ini menunjukkan bahwa penderitaan rakyat pada masa kolonial tidak hanya disebabkan oleh eksploitasi bangsa asing, tetapi juga oleh pengkhianatan dari kalangan pribumi sendiri. Dengan demikian, sejarah kerja rodi perlu dipahami secara lebih kritis, tidak hanya sebagai bukti penindasan kolonial, tetapi juga sebagai cerminan dari budaya korupsi yang telah lama mengakar di Indonesia.
Argumen 1:
Pembangunan Jalan Raya Pos merupakan salah satu proyek infrastruktur terbesar yang pernah dilakukan di Hindia Belanda pada awal abad ke-19. Tujuan utama proyek ini adalah mempercepat mobilisasi pasukan dan logistik untuk mempertahankan Pulau Jawa dari ancaman Inggris. Dalam menjalankan proyek ini, Daendels mengalokasikan anggaran sebesar 30.000 ringgit untuk membayar para pekerja yang direkrut dari berbagai daerah. Dana ini disalurkan melalui residen dan kemudian diteruskan kepada bupati setempat dengan harapan diteruskan kepada rakyat yang bekerja di proyek tersebut.
Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa para pekerja tidak pernah menerima bayaran yang dijanjikan. Alih-alih mendistribusikan dana tersebut kepada rakyat, para bupati dan pejabat lokal justru menggelapkan uang tersebut untuk kepentingan pribadi. Dengan hilangnya dana yang seharusnya menjadi hak pekerja, proyek ini akhirnya benar-benar berlangsung dengan sistem kerja paksa. Para pekerja dipaksa bekerja tanpa upah, sering kali dalam kondisi yang sangat berat dan tanpa jaminan keselamatan. Banyak dari mereka meninggal akibat kelelahan, kelaparan, atau penyakit. Hal ini membuat proyek ini dikenang sebagai salah satu tragedi terbesar dalam sejarah kerja paksa di Indonesia.
Argumen 2:
Korupsi yang terjadi dalam proyek pembangunan Jalan Raya Pos tidak hanya merupakan tindakan kriminal secara ekonomi, tetapi juga merupakan bentuk pengkhianatan terhadap rakyat. Pejabat lokal, yang seharusnya menjadi perantara antara pemerintah kolonial dan masyarakat, justru memanfaatkan posisinya untuk kepentingan pribadi. Dalam sistem kolonial, bupati dan pejabat pribumi lainnya memang memiliki kewajiban untuk menjalankan perintah dari pemerintah kolonial. Namun, dalam kasus ini, mereka tidak hanya menjadi alat penjajahan, tetapi juga memperburuk penderitaan rakyat dengan menyalahgunakan dana yang seharusnya meringankan beban mereka.
Korupsi ini mencerminkan bahwa sistem feodalisme yang ada pada masa itu tidak hanya melanggengkan kekuasaan kolonial, tetapi juga memungkinkan elit lokal untuk terus mempertahankan kedudukan mereka dengan mengorbankan rakyat. Para bupati, yang sering kali berasal dari keluarga bangsawan, lebih mementingkan keuntungan pribadi dibandingkan kesejahteraan masyarakat yang mereka pimpin. Akibatnya, rakyat kecil menjadi pihak yang paling dirugikan. Mereka tidak hanya kehilangan hak atas upah mereka, tetapi juga dipaksa bekerja dalam kondisi yang tidak manusiawi.
Fenomena ini mengajarkan kepada kita bahwa penderitaan rakyat Indonesia selama masa penjajahan tidak hanya datang dari luar, tetapi juga dari dalam. Jika pejabat lokal pada saat itu benar-benar peduli terhadap rakyat, mereka seharusnya mencari cara untuk melindungi mereka dari eksploitasi, bukan justru ikut memperburuk keadaan. Hal ini juga menjadi bukti bahwa korupsi bukanlah masalah yang muncul di era modern saja, tetapi telah ada sejak lama dan menjadi bagian dari sejarah bangsa ini.
Argumen 3:
Kasus pembangunan Jalan Raya Pos memberikan pelajaran penting tentang betapa pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik. Jika mekanisme pengawasan lebih ketat pada masa itu, maka kemungkinan besar korupsi yang dilakukan oleh pejabat lokal bisa dicegah, dan para pekerja akan mendapatkan hak mereka. Namun, karena sistem pemerintahan pada masa itu masih bersifat feodal dan hirarkis, tidak ada mekanisme pengawasan yang memadai, sehingga para pejabat dengan mudah menyalahgunakan dana tanpa ada konsekuensi yang jelas.
Selain itu, sejarah ini juga mengajarkan bahwa korupsi bukan hanya sekadar masalah hukum, tetapi juga masalah budaya. Jika kita melihat ke belakang, budaya korupsi di Indonesia tampaknya sudah mengakar sejak zaman kolonial, bahkan sebelum negara ini merdeka. Para pejabat yang memiliki kuasa sering kali merasa berhak untuk mengambil keuntungan dari posisinya tanpa memikirkan dampaknya terhadap rakyat. Budaya inilah yang terus berlanjut hingga sekarang, di mana masih banyak kasus korupsi yang merugikan masyarakat.
Sejarah juga menunjukkan bahwa korupsi memiliki dampak yang sangat luas. Dalam kasus pembangunan Jalan Raya Pos, korupsi bukan hanya menyebabkan kerugian finansial, tetapi juga menyebabkan penderitaan fisik dan mental bagi rakyat yang dipaksa bekerja tanpa bayaran. Hal ini menunjukkan bahwa korupsi bukan sekadar kejahatan administratif, tetapi juga bentuk kejahatan kemanusiaan yang dapat merugikan banyak orang. Oleh karena itu, memahami sejarah seperti ini sangat penting agar kita dapat belajar dari kesalahan masa lalu dan mencegahnya terjadi kembali di masa depan.
Simpulan:
Pembangunan Jalan Raya Pos pada masa Daendels sering kali dianggap sebagai salah satu contoh terbesar dari kerja rodi di Indonesia. Namun, penelitian terbaru menunjukkan bahwa kerja paksa ini sebenarnya terjadi karena adanya korupsi yang dilakukan oleh pejabat lokal, bukan semata-mata karena kebijakan pemerintah kolonial. Dana yang seharusnya digunakan untuk membayar pekerja justru disalahgunakan oleh para bupati dan pejabat pribumi lainnya, sehingga rakyat tetap harus bekerja tanpa upah.
Kasus ini mengajarkan kepada kita bahwa penderitaan rakyat pada masa kolonial tidak hanya disebabkan oleh penjajahan, tetapi juga oleh pengkhianatan dari kalangan pejabat pribumi sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa budaya korupsi telah ada sejak lama dan menjadi salah satu faktor utama yang memperburuk kondisi rakyat. Oleh karena itu, sejarah ini seharusnya menjadi pelajaran penting bagi kita untuk membangun pemerintahan yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab.
Sebagai generasi penerus, kita memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kesalahan sejarah ini tidak terulang kembali. Kita harus terus berjuang melawan korupsi dan menegakkan keadilan agar rakyat tidak lagi menjadi korban dari penyalahgunaan kekuasaan. Dengan memahami sejarah secara lebih kritis, kita dapat mengambil langkah-langkah yang tepat untuk membangun masa depan yang lebih adil dan sejahtera bagi semua.